Antara Wahabi dan Salafi | Ibn Taimiyyah: Seorang Egalitarianis Radikal (Bagian V)

Ibn Taimiyyah adalah seorang egalitarianis radikal, yang metodologi pemahamannya kepada agama menolak otoritas mana saja kecuali al-Qur’an dan Sunnah. Implikasi dari metodologinya itu ialah, antara lain, ia menjadi amat kritis kepada hampir semua pemikir Islam yang mapan, terutama falsafah dan kalam, tapi juga terdapat banyak segi syariat, tasawuf dan lain-lainnya. Nama Ibn Taimiyyah selalu sangat kuat dikaitkan dengan perlawanan yang gigih, malah boleh dikatakan fanatik, terhadap metode pengikutan tidak kritis (taqlid). Oleh karena keharusan memenuhi tantangan zaman yang senantiasa berubah, Ibn Taimiyyah berpendirian tetap dibukannya pintu ijtihad untuk selama-lamanya. Dalam usaha menjabarkan ide-idenya itu, Ibn Taimiyyah menulis berbagai karya secara amat giat dan dengan kesuburan luar biasa.
Sesungguhnya Ibn Taimiyyah secara sangat tidak lumrah juga mengkritik tokoh-tokoh yang oleh kaum Muslimin, paling tidak dikalangan kaum Sunni, dipandang tanpa salah, seperti ‘Umar ibn al-Khattab. Ibn Taimiyyah kadang-kadang dengan cara yang cukup berimbang juga membela tokoh yang umat umumnya dianggap sangat kontroversial, seperti Mu‘awiyyah Ibn Abi Sufyan (pendiri dinasti Bani Umayyah) dan anaknya Yazid. Namun yang paling mengejutkan ialah konsepnya mengenai ‘ishmah (keadaan terjaga dari berbuat salah, infallibility) para Nabi. Ibn Taimiyyah dinilai sangat cenderung kepada pendapat bahwa Nabi itu ma‘shum (terjaga dari kesalahan, infallible) hanyalah berkenaan dengan tugasnya dalam menyampaikan wahyu (tabligh) dari Tuhan saja. Di luar tugas itu, para Nabi, sebagai manusia biasa, dapat, malah sebagian dari mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Hanya saja, menurut Ibn Taimiyyah, seorang Nabi, bila ternyata telah bertindak salah, akan segera melakukan tawbah al-nashuhah (tobat yang tulus-iklas). Justru tawbah al-nashuhah itulah yang membuat kedudukan para Nabi amat mulia. Ia mengemukakan contoh-contoh untuk ini, seperti pelanggaran Nabi Dawud, kelalaian Nabi Yunus, dan juga beberapa kelengahan Nabi Muhammad sendiri, yang kesemuanya itu direkam dalam al-Qur’an.

Penting pula diingat, kondisi sosial-politik dunia Islam saat Ibn Taimiyyah tampil. Pada waktu itu fragmentasi politik dunia Islam sedemikian parahnya, sehingga umat kehilangan daya tahan terhadap serangan-serangan musuh dari luar, khusunya bangsa mongol dari timur dan tentara Salib dari barat/utara. Ibn Taimiyyah terjun aktif dalam berbagai pertempuran melawan musuh-mush itu. Bahkan sesungguhnya ia telah menjadi korban serbuan dari luar itu sejak masa kanak-kanak ketika ia dan keluarganya mengalami serbuan bangsa Mongol dan harus mengungsi dari kota kelahirannya di Mesopotamia Utara, Harrann, ke Damaskus. Keadaan politik itu membuat Ibn Taimiyyah sangat geram kepada ulama-ulama yang dilihatnya korup karena godaan kekuasaan pemerintahan yang zalim, sama dengan keadaan yang dihadapi al-Ghazali dahulu. Tapi, pada waktu yang sama Ibn Taimiyyah masih meringkuk dalam perangkap doktrin politik kuno, yang lebih mengutamakan stabilitas dari pada kemajuan. Seperti halnya dengan ulama ortodoks sejak zaman Umawiyah, Ibn Taimiyyah juga pegang erat kepada sebuah ungkapan (dikatakan sebagai sebuah hadis) bahwa “Enam puluh hari pemerintahan yang zalim masih lebih baik dari pada sehari dalam kekacauan”. Tetapi berkenaan dengan konsep tentang kepala ngeara (khalifah), Ibn Taimiyyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa umat Islam tidak harus mempunyai hanya seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu. Meskipun demikian Ibn Taimiyyah tetap menyerukan persatuan keumatan dunia Islam. Bagian dari konsep politiknya ini merupakan suatu hal yang cukup simpati bagi pemikir muslim modernis.

Komentar