Islam Nusantara: Proyek Ambisius Kemenag

Semenjak tahun 2015 Kementerian Agama RI (Kemenag) giat mengalakkan penelitian yang berbasis Islam Nusantara. Pada tahun yang sama ormas terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama (NU), juga mendeklarasikan semboyan Islam Nusantara sebagai basis pengembangan pemahaman Islam mereka. Di lain pihak, Muhammadiyah lebih memilih Islam berkemajuan sebagai basis pergerakan mereka. Tak terelakan lagi, hal ini menjadikan Islam Nusantara yang diusung oleh Kemenag dianggap terkontaminasi oleh “idiologi” NU. 
Di sini Kemenag berusaha melepaskan diri dari anggapan-anggapan tersebut. Cara yang ditempuh oleh Kemenag untuk melepaskan diri dari “jeratan” NU-isme ini adalah dengan mengajukan suatu pendekatan akademik (academically approach) dalam memahami Islam Nusantara sebagai ganti dari pendekatan idiologis yang selama ini diusung oleh “kaum sarungan”. 
Untuk tujuan ini, Kemenag mengelontorkan banyak dana penelitian dan short course bagi para dosen untuk malakukan penelilitian yang megangkat tema Islam Nusantara. Pada tahun 2017 ini saja, Kemenag telah menyeleggarakan beberapa kegiatan yang berbasis research dan short course. Salah satunya adalah Short Course Budaya Islam (SCBI) yang diseleggarakan di Bogor Jawa Barat selama satu bulan. Kebetulan penulis terlibat dalam kegiatan tersebut.
Apa itu Islam Nusantara?
Islam Nusantara yang diusung Kemenag lebih berorientasi kepada pendekatan keilmuan. Dalam hal ini nilai-nilai Islam universal berusaha dipahami dengan kearifan lokal Indonesia. Kearifan lokal (local wisdom) ini kemudian didekati dengan tiga disiplin keilmuan, yaitu sosiologi, antropologi dan filologi. Ketiga pendekatan keilmuan ini lah yang menjadikan Islam Nusantara Kemenag menjadi begitu unik dan berbeda dengan Islam Nusantara yang dikembangkan NU. 
NU sebagai punggawa Islam kultural mendeklarasikan Islam Nusantara untuk “menikam” kelompok keagamaan yang gemar menyerang kearifan lokal.. Sedangkan Kemenag mendekati Islam Nusantara dengan academically approach untuk memapankan studi Islam khas Indonesia yang sampai batas tertentu berbeda dengan wilayah Islam lainya. 
Pada awalnya isu Islam Nusantara dimunculkan oleh Kemenag sebagai bentuk kegelisahan terhadap kebijakan Malaysia yang telah menghidupkan semangat Islam Melayu dengan mengklaim beberapa khazanah Islam Indonesia seperti kitab-kitab, pranata sosial dan ulama-ulama Indonesia sebagai bagian dari Kerak Peradaban Islam Melayu. Pada tahap berikutnya, Islam Nusantara tidak hanya dijadikan sebagai alat melawan Islam Melayu, tetapi juga digunakan sebagai senjata melawan paham-paham Islam sempalan dari Timur Tengah yang menjurus kepada radikalisme dan terorisme. Sampai saat ini Islam Nusantara dinilai efektif untuk menangkal segala pemahaman yang ingin merusak idiologi bangsa dengan menggunakan baju agama.
Keberhasilan Kemenag mengelaborasi Islam Nusantara dari pendekatan akademik sehingga menjadi “idiologi Islam-Indonesia” pada tahap berikutnya juga diadopsi oleh lembaga-lembaga negara lain. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menggunakan Islam Nusantara sebagai alat deradikalisme-nya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) yang mengelaborasi Islam Nusantara-nya Kemenag dengan semangat “Nusantara Mengaji”. Terakhir, deklarasi anti radikalisme di seluruh kampus Indonesia juga menggunakan “mantra” Islam Nusantara.
Jadi sebenarnya Islam Nusantara bukan suatu pemahaman anti-arabisme seperti yang selama ini diduga oleh sementara masyarakat. Tetapi ia lebih tepat dimaknai sebagai cara negara untuk mengidentifikasi jati diri bangsa melalui agama mayoritas warganya yang dalam hal ini adalah Islam. Tentu Islam Nusantara dalam artian ini seharusnya lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan jika diposisikan sebagai semangat anti arabisme.
Aceh dalam Pusaran Islam Nusantara 
Aceh tidak pernah bisa dipisahkan dari kajian Islam Nusantara baik dari segi historis maupun pendekatan akademis. Dari segi historis, tidak ada yang memungkiri Aceh sebagai daerah paling awal di Nusantara yang bersentuhan dengan islamisasi. Setidaknya terdapat tiga teori (teori Pasai, teori Peureulak dan teori Lamuri) mengenai awal masuknya Islam ke Nusantara. Ketiga teori tersebut menasbihkan Aceh sebagai titik nol masuknya Islam ke Nusantara. Tetapi posisi strategis ini “terancam” oleh kajian Islam Nusantara-nya Kemenag yang menetapkan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara.
Dari segi pendekatan akademis, Aceh merupakan laboratorium terlengkap untuk penelitian Islam Nusantara. Dari setiap sesi materi dalam SCBI yang saya ikuti, Aceh tidak pernah terlepas dari perbincangan Islam Nusantara. Dari pendekatan ilmu sosiologi, pranata-pranata sosial di Aceh sarat dengan nuansa Islam Nusantara, seperti lembaga dayah sebagai institusi pendidikan khas Islam Aceh yang kemudian mengambil bentuk dalam lembaga pesantren di Jawa. Padahal institusi pendidikan model dayah tidak pernah ditemukan sebelumnya di wilayah Islam yang lain.
Sedangkan dari pendekatan ilmu antropologi ditemukan bahwa ungkapan-ungkapan yang muncul di dalam adagium kesusasteraan Aceh mencirikan masyarakat Aceh tidak pernah dapat dipisahkan dari Islam. Seperti yang terlihat dari ungkapan, “hukum ngen adat, lage zat ngen sifeut, hukum hana adat tabeu, adat hana hukum tumpoi” (hukum dan adat bagaikan zat dan sifat, hukum tanpa adat hambar dan adat tanpa hukum tumpul). Semangat ini lah yang kemudian diartikulasikan dalam penerapan syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah. 
Terakhir, Dari pendekatan ilmu filologi, Aceh merupakan gudangnya naskah klasik Nusantara. Kitab-kitab seperti Syurbah al-‘Asyqin, Asrar al-‘Arifin dan al-Muntahi karya Hamzah al-Fansuri; Sirath al-Mustaqim, Bustanul Salatin dan Asrar al-Insan fi Ma’rifah al-Ruh wa al-Rahman karya Nuruddin ar-Raniry; Turjaman al-Mustafid, Miratul Thullab dan daqaiqul Huruf karya Abdur Rauf al-Singkili masih dijadikan naskah otoritatif dalam kajian filologi Islam Nusantara. Tetapi, posisi strategis Aceh sebagai ladang akademis Islam Nusantara terancam jika fatwa haram membaca kitab-kitab ghairu muktabarah MPU Aceh salah dipahami.  Wallahu a‘lam bi al-haqiqah wa al-shawab.

Komentar